Spekulasi BBM dan Ketidakpastian Ekonomi

Pri Agung RakhmantoSIDANG Paripurna DPR pada 31 Maret 2012 tidak menghasilkan satu keputusan yang tegas tentang BBM. Harga BBM memang tidak jadi naik pada 1 April lalu sebagaimana direncanakan semula, namun manakala rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price, ICP) selama enam bulan terakhir mencapai 15 persen lebih tinggi daripada USD 105 per barel – yang berarti adalah USD 120,75 per barel –, pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM.

Keputusan itu sangat kental nuansa politis. Yang ditonjolkan di depan publik terutama adalah hampir semua partai politik menolak penaikan harga BBM agar dipandang membela rakyat. Karena lebih didasari atas pertimbangan politik, aspek dan rasionalitas ekonomi dikorbankan. APBN Perubahan (APBN-P) 2012 yang disahkan menjadi sangat spekulatif dan perekonomian nasional berada dalam ketidakpastian yang diciptakan oleh elite politik kita sendiri.

Spekulatif disebabkan postur APBNP 2012 yang disepakati sesungguhnya merupakan postur anggaran dengan skenario kenaikan harga BBM Rp. 1.500 per liter. Anggaran subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBNP 2012 “hanya” Rp. 137 triliun, sementara jika tanpa kenaikan alokasi subsidi BBM yang sesuai hitungan, mestinya adalah Rp. 178 triliun.

Spekulatif, dan pada tingkat tertentu dapat dikatakan setengah berjudi karena meski kecenderungan harga minyak belakangan ini tinggi, tidak ada yang bisa memastikan bahwa hal itu akan terus terjadi hingga menyebabkan rata-rata ICP melebihi USD 120,75 per barel. Harga minyak tinggi hanya karena ditopang sentimen ketegangan geo-politik Iran-AS, sementara faktor fundamentalnya, yaitu permintaan minyak dunia, sebenarnya lemah karena ketidakpastian ekonomi global. Artinya, begitu ketegangan geopolitik Iran-AS mereda, harga minyak dunia akan cenderung turun.

Bagi APBNP 2012, kondisi terburuknya adalah ketika harga minyak tetap bertahan tinggi, tetapi secara rata-rata tidak melebihi 120,75 dolar AS per barel, katakanlah di kisaran USD 115–120 per barel. Pada kondisi ini, penaikan harga BBM tidak dimungkinkan, sementara anggaran subsidi BBM yang dialokasikan adalah anggaran dengan skenario penaikan.

Konsekuensinya, alokasi anggaran subsidi BBM mungkin hanya cukup hingga September 2012. Dengan tingkat konsumsi premium yang diperkirakan meningkat – karena disparitas harga premium subsidi dengan pertamax dan sejenisnya yang saat ini mencapai Rp. 10.000 per liter makin lebar –, alokasi anggaran tersebut sangat mungkin sudah habis sebelum September 2012. Jika hal ini dibiarkan pemerintah dan DPR, yang dapat terjadi adalah BBM subsidi akan sulit dijumpai di masyarakat karena Pertamina harus mengurangi volume pendistribusian agar masih bisa sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Bagi ekonomi secara keseluruhan, terjadi ketidakpastian karena kapan dan apakah akan terjadi penaikan harga BBM tidak dapat ditentukan. Dampaknya terhadap masyarakat adalah harga barang-barang, terutama kebutuhan pokok, yang telanjur naik cenderung tidak akan turun kembali karena ekspektasi akan terjadi penaikan harga BBM tetap ada. Dengan kata lain, daya beli masyarakat tetap akan tergerus karena adanya inflasi yang menggantung.

Jadi, apakah keputusan sidang paripurna DPR pada 31 Maret 2012 tentang BBM benar-benar membela rakyat? Kita masing-masing bisa menilainya. (*)

Penulis adalah Pendiri dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute.
Sumber: Jawa Pos, Selasa 10 April 2012, halaman 6.

Pos ini dipublikasikan di analisis bisnis dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s